China Klaim Blok Natuna Sebagai Bagian dari Wilayahnya

Blok Natuna adalah salah satu harta berharga milik Indonesia, karena kekayaan alam tersebut banyak negara yang jatuh hati padanya, salah satunya adalah negara China. Namun, sebenarnya ada yang sudah meramalkan konflik terbuka antara China-Indonesia akan muncul cepat atau lambat 2014 silam.
Menurut Analisis Victor Robert Lee mengatakan, Pada awal abad 20 lalu, Natuna cukup banyak dihuni warga Tionghoa. Namun, sekarang, terutama setelah dikuasai resmi oleh Indonesia, warga Melayu dan Jawa jadi dominan.
Victor pun mengatakan bahwa ia mempunyai bukti bahwa ada permintaan resmi warga keturunan Tionghoa di Natuna agar Pemerintah RRC menganeksasi pulau Natuna saat itu.
“Sesudah konfrontasi Malaysia-Indonesia, dan disusul adanya sentimen anti-Tionghoa di kawasan itu, jumlah warga keturunan China di Natuna turun drastis dari kisaran 5.000-6.000 menjadi tinggal 1.000 jiwa,” tulisnya.
Muncul kabar, warga Tionghoa yang masih bertahan menghubungi Presiden China saat itu Deng Xiaoping pada dekade 80-an. “Ada permintaan kepada pemerintahan China untuk membebaskan Natuna.
Kemerdekaan wilayah Natuna karena pada masa itu warga Tionghoa mendominasi populasi disana, atau paling tidak mereka meminta memasukkan kepulauan itu di wilayah administrasi China,” jelas Victor.
Negosiasi ini tidak dapat dibuktikan sampai sekarang. Yang jelas, China secara sepihak pada tahun 2009 menggambar sembilan titik ditarik dari Pulau Spratly di tengah Laut China Selatan, lalu diklaim sebagai wilayah Zona Ekonomi China.

Pemerintahan di era SBY sebenarnya sudah melakukan protes lewat Komisi Landas Kontinen PBB, atas tindakan China tersebut.
Beredar juga kabar, klaim yang bikin berang enam negara ini dipicu kebijakan dari pemerintahan Partai Kuomintang (kini berkuasa di Taiwan). Mazhab politik Kuomintang menafsirkan wilayah China mencapai 90 persen Laut China Selatan.
China sejauh ini telah bersengketa sengit dengan Vietnam dan Filipina akibat klaim mereka di Kepulauan Spratly. Lima tahun terakhir, PBB masih bungkam atas protes dari pemerintah Indonesia. China juga pasang muka tembok karena tidak pernah mengungkit isu itu, sehingga hubungan Beijing-Jakarta relatif lancar saja.
Tapi, sebenarnya TNI sudah menyadari potensi konflik melibatkan Natuna. Lebih dari 20 ribu personil TNI dikerahkan untuk menjaga daerah perairan Natuna yang memiliki cadangan gas terbesar di Asia mulai 1996.
Setelah naik berkuasa, Presiden Jokowi hendak menegaskan sikap terhadap Natuna, lebih keras dari sikap SBY kepada Tiongkok saat itu.
“Sembilan titik garis yang selama ini diklaim Tiongkok dan menandakan perbatasan maritimnya tidak memiliki dasar hukum internasional apapun,” katanya saat diwawancarai oleh Koran Yomiuri Shimbun.